NATIONAL TV BAGAN TV FM RADIO TOPIK WACANA  OPA JAPPY GUBUG GAPURA KOMPASIANA INDONESIA HARI INI NUSA TENGGARA TIMUR



how to track websites
SELAMAT DATANG

 

 

KASUS SETYO NOVANTO

Setya dan Hayono Isman adalah kawan karib semasa di Sekolah Menengah Atas 9, sekarang SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Setelah lulus, Setya pindah ke Surabaya untuk kuliah di Jurusan Akuntansi Universitas Widya Mandala. Setya membiayai hidup dan kuliahnya di Surabaya dengan berjualan beras dan madu di Pasar Keputren, Surabaya; pernah bekerja sebagai salesman di sebuah dealer mobil hingga melenggang di atas catwalk membawakan berbagai model busana.

Lima tahun kemudian mereka bertemudi Jakarta, saat kembali ke Jakarta pada 1979, Setya menumpang di rumah keluarga Hayono di Jalan Menteng, Jakarta Pusat; Setya meneruskan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Saat itu, Setya sudah bergelar sarjana muda akuntansi, sambil kuliah untuk mengambil gelar sarjana, ia tetap kerja serabutan  mencuci mobil, membuka jasa fotokopi, hingga sempat berkongsi dagang dengan Hayono. .

Bersama Setya, Hayono menyatakan, Setya mendirikan PT Anindya Cipta Perdana pada 1979. Perusahaan distributor semen dan bahan bangunan ke kawasan Nusa Tenggara Timur itu hanya bertahan dua tahun.

Pengalaman jatuh-bangun itu tak menyurutkan Setya. Mencoba sejumlah peluang bisnis, peruntungannya tumbuh ketika dipercaya mengembangkan pompa bensin milik mertuanya di Cikokol, Tangerang. Sejak itu, bisnisnya terus berkembang. Mertua Setya, mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Brigadir Jenderal Sudharsono, cukup membantu bisnisnya lancar jaya.

Sebagai pengusaha, Setya jago melobi dan menebar jaring, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan pejabat, dari ajudan, sekretaris pribadi, sampai bawahan. Dia juga tak risi, misalnya, membawakan tas petinggi militer, seperti Jenderal Wismoyo Arismunandar. Ini cara Setya masuk komunitas elite pengurus organisasi olahraga, yang kala itu dikuasai pejabat tinggi dan pengusaha. .

Pada 29 tahun silam, Setya merampungkan proyek Nagoya Plaza Hotel di Batam. Ia menangkap potensi pulau itu sebagai daerah wisata. Sayangnya, tanah paling strategis di wilayah itu, yakni kawasan Pantai Nongsa, telah dikuasai pengusaha Sudwikatmono, Ciputra, dan Liem Sioe Liong.

Setya memutuskan harus merapat ke Sudwikatmono, sepupu Presiden Soeharto. Seorang kerabat Soeharto menuturkan Setya telaten berhari-hari mencegat Sudwi di lapangan parkir, dari pukul 06.00 hingga pukul 22.00. Sudwi, yang semula terus menampik, akhirnya memberikan kesempatan kepadanya.

Kegigihannya tersebut membuahkan Talvas Resort Island Batam, padang golf bertaraf internasional. Proyek pertama Setya dengan Sudwi seluas 400 hektare itu menelan investasi US$ 100 juta. Sejak itu, proyek bersama keduanya bermunculan. Dari resor, hotel, sampai proyek telekomunikasi kawasan industri satelit.

Jalan Setya ke pusaran kekuasaan semakin mulus. Setya menulis buku Manajemen Soeharto setelah bertemu dan mewawancarai Presiden Soeharto. Setelah itu, Setya sering hadir sebagai peserta di meja makan anak-anak Soeharto.

Kedekatan dengan Cendana ikut melambungkan karier politik Setya; mulai bergabung dengan Kosgoro pada 1974 karena perkawanannya dengan Hayono, masuk DPR pada 1999 dan berlanjut hingga dua kali pemilihan umum. Setya sempat menjabat Bendahara Umum Partai Golkar. Kini dia Wakil Ketua Umum Golkar.

http://m.tempo.co/read/news/2015/11/18/078720065/hayono-isman-setya-novanto-dulunya-tukang-cuci-mobil

 

Ruhut Sitompul, Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat

“Peristiwa pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan Setya Novanto itu tidak pantas dilakukan seorang pimpinan dewan. Aku heran yang kayak gitu bisa jadi ketua

Setya Novanto tidak bisa lagi berkilah bahwa pertemuan yang dilakukannya dengan petinggi Freeport tidak ada agenda apa-apa. Kalau dilakukan berulang, masa bilang pertemuan itu enggak ada apa-apanya.

Apa yang dilakukan politikus dari Partai Golkar tersebut seperti orang yang sudah melupakan tugas-tugas awalnya sebagai anggota dewan. Sebagai pimpinan DPR dia lupa kalau tugas DPR itu legislasi, budgeting dan pengawasan.

Saya tidak melihat adanya keteladanan yang bisa dijadikan contoh dari diri Setya Novanto, karena itu ia secara pribadi menginginkan adanya kocok ulang formatur kepemimpinan di DPR. Saya sudah mulai pembicaraan mengenai hal tersebut kepada rekan-rekannya sesama  anggota dewan. Ruhut juga meminta kepada para pendukung Setya Novanto untuk sadar, bahwa kursi Ketua DPR itu sebenarnya adalah hak partai pemenang pemilu. Haknya PDIP itu."

http://nasional.tempo.co

 

 


 

Orang Indonesia, bisa dikatakan, memang mempunyai tolerasi yang tinggi dan "gampang" melupakan kesalaham para pejabat atau pun Petinggi Negara. Dan, hal seperti itu, sangat dipahami benar oleh mereka yang sering disebut pejabat, poilitisi, atau nama-nama yang terkenal dan populer di negeri ini.

Lihat saja, banyak kasus, katakanlah korupsi,  yang terjadi di tengah bangsa, kemudian mengendap, tak sampai ke ruang pengadilan; tak berapa lama, pada kesempatan lain, Si Pelakon melakukan hal yang sama.

Kira-kira seperti itulah, yang terjadi dengan Setya Novanto, ada sejumlah kasus besar "melibatkan" dirinya atau ia ada di dalamnya.  Namun, Novanto tak pernah dihukum oleh siapa pun. Ia tetap tampil sebagai politisi bersih, tak bersalah, serta jauh dari tindak dan tindakan yang melawan hukum,

Bersihnya Novanto, diikuti dengan permainan politik yang menawan, licin, tanpa kelicikan, serta mampu mengambil hati banyak orang. Buktinya, ia bisa sebgai Bendahara Golkasr dan Anggota DPR RI mewakili NTT, puncaknya adalah KETUA DPR RI.  Agaknya "mesin politik" Movanto di NTT melalui Novanto Center di Kupang, berhasil merapu suara yang cukup besar, dan katanya, tanpa politi uang.

Sayangnya, ada sisi lain yang tak terlihat oleh publik, satu dua hari ini, terbuka dengan sangat terang benderang. Sosok yang oleh pers pernah dijuluki "SI TAK TERSENTUH" atau "SI TAK TERJAMAH," kini harus berupaya membela dirinya.

Penyebabnya adalah, ia sebagai "tertuding dan terduga" mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI, dalam rangka mendapat saham dari Freeport. Walau masih terduga, namun banyak orang tidak menilai sebagai "ada dugaan" atau "ia diduga,"  sebab, publik yang tadinya diam dan mendiamkan serta tak peduli, tersentak dengan ulah Novanto.

Publik tak lagi menahan toleransi dan sabar; semua hal yang ada hubungan dengan sepak terjang Novanto di buka ke hadapan umum; bahkan dari Jepang pun melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, semakin terkuak sepak terjang Novanto sebagai politisi-pengusaha dan pengusaha-politisi; semuanya itu akan berdampak pada riwayat serta karier politiknya.

Rakyat sudah tak diam.

 

---

Silahkan baca DUA IMAGE di bawah Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0
Silahkan baca DUA IMAGE di bawah Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0

 

Pengakuan Pengacara Setya Novanto, Lukas, SH

PT Freeport Indonesia atas keinginan Freeport sendiri mengadakan pertemuan membahas perpanjangan kontrak.

27 April 2015 pukul 14:00 WIB, Direktur Utama Freeport  (MS) datang menemui SN di Gedung DPR dengan tujuan meminta bantuan agar (SN) dapat meyakinkan Pemerintah memperpanjang kontrak dengan Freeport.

Hasil pertemuan tersebut Kontrak Karya Freeport tidak dapat diperpanjang karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, jika Ketua DPR dapat membantu perpanjangan kontrak Freeport maka ada imbalan, namun sebaliknya jika kontrak Freeport tidak diperpanjang maka akan ada arbitrase internasional terhadap Indonesia di bulan Juli 2015.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang ketua DPR antara Ketua DPR (SN) dengan Dirut Freeport (MS).

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Ketua DPR menemui Presiden untuk menanyakan sikap Presiden terhadap perpanjangan kontrak Freeport, saat itu Presiden dengan tegas menyampaikan bahwa Freeport tidak dapat diperpanjang karena melanggar Undang-Undang dan kalaupun mau diperpanjang harus diubah dengan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan Papua. Selain itu, seharusnya hal ini tidak perlu dibahas sekarang karena baru akan jatuh tempo 2021, sehingga kalau mau dibahas nanti pada tahun 2019.

Setelah pertemuan dengan Presiden, SN menjadi penasaran dan khawatir. Mengapa Freeport begitu antusias? Selain itu SN juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai ancaman arbitrase internasional. Oleh karena itu SN meminta bantuan seorang pengusaha berinisial R yang berkelas internasional untuk ikut dalam pertemuan agar mendengar, memberikan masukan dan menjadi saksi dalam pertemuan tersebut.

Sebelum pertemuan kedua terjadi, SN dan R terlebih dahulu sepakat bahwa Freeport tidak mungkin bisa diperpanjang karena melanggar Undang-Undang dan merugikan Indonesia dan Papua. Perpanjangan Freeport harus dicegah, namun dalam sisi lain tetap harus memperhatikan ancaman arbitrase internasional.

Pertemuan 13 Mei 2015 pukul17:00¹ WIB, sikap dari Freeport tidak berubah malah semakin bersemangat, apalagi ketika dipancing oleh SN seolah-olah ada jalan untuk perpanjang kontrak Freeport, namun pembicaraan tersebut belum juga tuntas dan dilanjutkan dengan pertemuan yang ketiga.

Pertemuan 08 Juni 2015 pukul 16:00 WIB, MS begitu antusias dan bersemangat sementara pihak SN dan R sama sekali tidak tertarik dengan segala iming-iming dari Freeport. Melihat gelagat yang tidak beres dan setelah mengetahui siapa yang ada dibalik semua ini, maka SN dan R mengakhiri pertemuan tersebut dan sebelum pertemuan ini diakhiri, SN membisiki MS dengan kalimat kita orang Indonesia, harus cinta Indonesia, bela kepentingan Indonesia dan tidak hanya berdiri di atas kepentingan Freeport.

SUMBER: WA yang tak mau disebut namanya.

 

 

 

 

1999 - Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

Pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko S. Tjandra, dan Cahyadi Kumala.

Kasus ini kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003.

2003 - Kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. 

Setya bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 60 ribu ton beras yang diimpor Inkud, dan menyebabkan kerugian negara Rp 122,5 miliar. Keduanya dilaporkan pada Februari-Desember 2003 telah memindahkan dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar.

Setya Novanto hanya diperiksa Kejaksaan Agung pada 27 Juli 2006.

2006 - Kasus penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam. 

Setya Novanto disebut-sebut berperan sebagai negosiator dengan eksportir limbah di Singapura.

2012 - Kasus Korupsi Proyek PON Riau 2012

Setya diduga mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional di anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Ia pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi  pada 29 Juni 2012 sebagai saksi, karena pernah ditemui Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas PON Riau. Setya juga diperiksa untuk tersangka Rusli Zainal pada 19 Agustus 2013. Rusli merupakan Gubernur Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus perubahan peraturan daerah untuk penganggaran PON.


2013 - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Nama Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri. nMantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR. 

SUMBER | JAPPY.8M.NET

 

Orang Indonesia, bisa dikatakan, memang mempunyai tolerasi yang tinggi dan "gampang" melupakan kesalaham para pejabat atau pun Petinggi Negara. Dan, hal seperti itu, sangat dipahami benar oleh mereka yang sering disebut pejabat, poilitisi, atau nama-nama yang terkenal dan populer di negeri ini.

Lihat saja, banyak kasus, katakanlah korupsi,  yang terjadi di tengah bangsa, kemudian mengendap, tak sampai ke ruang pengadilan; tak berapa lama, pada kesempatan lain, Si Pelakon melakukan hal yang sama.

Kira-kira seperti itulah, yang terjadi dengan Setya Novanto, ada sejumlah kasus besar "melibatkan" dirinya atau ia ada di dalamnya.  Namun, Novanto tak pernah dihukum oleh siapa pun. Ia tetap tampil sebagai politisi bersih, tak bersalah, serta jauh dari tindak dan tindakan yang melawan hukum,

Bersihnya Novanto, diikuti dengan permainan politik yang menawan, licin, tanpa kelicikan, serta mampu mengambil hati banyak orang. Buktinya, ia bisa sebgai Bendahara Golkasr dan Anggota DPR RI mewakili NTT, puncaknya adalah KETUA DPR RI.  Agaknya "mesin politik" Movanto di NTT melalui Novanto Center di Kupang, berhasil merapu suara yang cukup besar, dan katanya, tanpa politi uang.

Sayangnya, ada sisi lain yang tak terlihat oleh publik, satu dua hari ini, terbuka dengan sangat terang benderang. Sosok yang oleh pers pernah dijuluki "SI TAK TERSENTUH" atau "SI TAK TERJAMAH," kini harus berupaya membela dirinya.

Penyebabnya adalah, ia sebagai "tertuding dan terduga" mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden RI, dalam rangka mendapat saham dari Freeport. Walau masih terduga, namun banyak orang tidak menilai sebagai "ada dugaan" atau "ia diduga,"  sebab, publik yang tadinya diam dan mendiamkan serta tak peduli, tersentak dengan ulah Novanto.

Publik tak lagi menahan toleransi dan sabar; semua hal yang ada hubungan dengan sepak terjang Novanto di buka ke hadapan umum; bahkan dari Jepang pun melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, semakin terkuak sepak terjang Novanto sebagai politisi-pengusaha dan pengusaha-politisi; semuanya itu akan berdampak pada riwayat serta karier politiknya.

Rakyat sudah tak diam.

 

 

Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Pergurun Tinggi

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0
Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Pergurun Tinggi

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0
Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan Gerakan Anti Korupsi Alumni Lintas Pergurun Tinggi

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0

 

 

 

 

Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela.

 

Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi

Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu.

Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik."

Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto

Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport."

Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto.

Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah.

Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.

Menanti Tindakan Hukum

Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI.

Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak.

Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis!

http://www.kompasiana.com/opajappy

 

KASUS SETYO NOVANTO


1999 - Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali

Pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko S. Tjandra, dan Cahyadi Kumala.

Kasus ini kemudian mendapatkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari kejaksaan pada 18 Juni 2003.

2003 - Kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton.

Setya bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 60 ribu ton beras yang diimpor Inkud, dan menyebabkan kerugian negara Rp 122,5 miliar. Keduanya dilaporkan pada Februari-Desember 2003 telah memindahkan dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar.

Setya Novanto hanya diperiksa Kejaksaan Agung pada 27 Juli 2006.

2006 - Kasus penyelundupan limbah beracun (B-3) di Pulau Galang, Batam.

Setya Novanto disebut-sebut berperan sebagai negosiator dengan eksportir limbah di Singapura.

2012 - Kasus Korupsi Proyek PON Riau 2012

Setya diduga mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran Pekan Olahraga Nasional di anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ia pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi  pada 29 Juni 2012 sebagai saksi, karena pernah ditemui Gubernur Riau Rusli Zainal untuk membahas PON Riau.

Setya juga diperiksa untuk tersangka Rusli Zainal pada 19 Agustus 2013. Rusli merupakan Gubernur Riau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus perubahan peraturan daerah untuk penganggaran PON.

Politikus Partai Golkar itu membantah semua tuduhan dan mengaku tak tahu soal kasus PON.

2013 - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Nama Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Setya dituduh meminta fee 10 persen ke Paulus, pemilik Tannos PT Sandipala Arthaputra yang merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP. Pertemuan berlangsung tiga kali di Jakarta. Namun, ketika ditanya proyek e-KTP, ia membantah tuduhan tersebut. "Saya enggak ikut-ikutan," ujar Setya kepada Tempo, April 2013.

---

Silahkan baca DUA IMAGE di bawah Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0
Silahkan baca DUA IMAGE di bawah Gerah, jengkel, dan juga marah; itu adalah reaksi cukup banyak orang di Media Sosial, ketika memgetahui ada Anggota Parlemen yang mencatut nama Presiden. Ketika, kegeraman tersebut, sedikit reda, tiba-tiba muncul bantahan dari Setya Novanto,, dengan tanpa salah dan noda, ia tetap percaya diri dan senyum. Bahkan, teman-teman SN pun ikut membela dirinya, ramai-ramai senada - sesuara, Ketua Dewan Yang Terhormat, jauh dari perbuatan tercela. Ketua DPR Bantah Namanya Ada di Transkrip Rekaman yang Catut Jokowi Soal Freeport Setya Novanto memberi penegasan bahwa, dirinya tidak ada dalam transkrip rekaman. Transkrip rekaman itu diberikan Menteri ESDM Sudirman Said ke DPR. Menurut Novanto, "Jadi saya nggak pernah membawa nama-nama presiden atau wapres; sama sekali tidak pernah melakukan hal yang ada di transkrip rekaman itu. Ya, saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Saya memiliki hubungan baik dengan Jokowi dan JK, termasuk dalam kerja membangun Indoensia. Dan apabila menteri-menterinya itu menanyakan tentu saya sampaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih baik." Publik Tidak Percaya Bantahan Setya Novanto Sayangnya, bantahan tersebut sudah tak bermakan apa-apa; publik semakin tahu, berita tentang ulah Setyo semakin menyerbar ke mana-mana. Bahkan, seorang mahasiswi semester tiga, Fak Ekonomi. Universitas Pancasila, Ica Purba menyatakan bahwa, "Sangat jelas dan terang benderang, bahwa Setyo, yang secara struktur kenegeraan, tak ada hubungan dengan mekanisme kontrak dengan Freeport, justru ia ikut campur. Ternyata, tujuannya adalah mendapat bagian dan keuntungan dari Freeport." Ternyata, bukan sekedar meminta bagian dari Freeport, media menyatakan bahwa, Setya Novanto, dengan cara "belakang layar" tahu persis negoisasi yang dilakukan oleh wakil pemerintan atau TNI untuk pembelian pesawat terbang militer, senjata, kapal keruk dan lain sebagainya. Di sini, Setya melakukan "negosiasi belakang layar" ke calon penjual. Karena kedudukannya sebagai politisi kuat dan punya nama besar, tentu saja para calon penjual percaya pada Setyo Novanto. Hal seperti itu, mungkin sudah berlangsung lama. Namun, kali ini, Novanto kena batu; ketika dengan modus yang sama, ia datang ke Freeport; semuanya terekam rapi, agaknya, Menteri ESDM, sudah mencium permainan kotor para politisi, yang ikut bermani dalam rangka cari duit di/dalam proyek-proyek dan kontrak pemerintah. Perangkap pun dipasang, tanpa disadari Setyo Novanto, ia tetap percaya diri, dan semakin bernafsu untuk mendapat banyak uang; dan, nama Jokowi-JK pun di bawa-bawa. Tanpa ia sadari, Menteri ESDM, Sudirman Said, memaparkan ke publik. Itulah cerdiknya Sudirmnan Said, ia "hanya" berikan ke Majelis Kehormatan DPR, dan terbuka di hadapan publik. Maka, ramailan negeri ini dengan kelakuan Ketua DPR RI mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menanti Tindakan Hukum Tak lama kemudian, publik pun mulai menghukum Setyo Novanto; jadi menjadi "terdakwa" sebelum intitusi hukum mana pun memeriksannya. Di hadapan publik Nusantara, lepas dari pemeriksaan hukum, ia bersalah atau tidak, Setya Novanto telah melakukan perbuatan tercela dan sangat tak layak sebagai seorang politisi yang sekaligus Ketua DPR RI. Kini, publik yang marah, mencela, dan menghukum Setya Novanto, oleh sebab itu, untuk sementara, kita duduk diam sambil melihat kasus tersebut; tentu dengan harapan ada sanks dari Parelemen, dan juga aparat hukum, misalnya KPK, Kejaksaan, Polri bertindak. Sebab, jika aparat hukum tidak melakukan sesuaitu, dipastikan akan terjadi ha-hal yang bersifat tak membangun serta merusak citar DPR RI, dan juga pemerintahan Jokowi-JK So, mari kita duduk manis! Opa Jappy | Jakartas Selatan

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/opajappy/setya-novanto-langsung-mendapat-hukuman-publik_564b2f07307a61ca0aa247e0

Surat Ketua DPR Setya Novanto ke Pertamina terkait pengelolaan BBM.

"Dengan hormat, sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga sekiranya kami dapat dibantu mengenai Addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah diterima beberapa minggu lalu."

Ada 8 poin surat-surat yang dilampirkan bersama surat itu. Surat-surat yang dilampirkan itu terkait dengan urusan pengelolaan tangki penyimpanan BBM dengan PT Orbit Terminal Merak.

Wartawan Detik.com menanyakan kepada Novanto tentang surat tersebut; Novanto mengaku tak tahu menahu. Dia menegaskan tak pernah menerbitkan surat meminta bantuan soal pengelolaan BBM ke Pertamina.

 

Pengakuan Pengacara Setya Novanto, Lukas, SH

PT Freeport Indonesia atas keinginan Freeport sendiri mengadakan pertemuan membahas perpanjangan kontrak.

27 April 2015 pukul 14:00 WIB, Direktur Utama Freeport  (MS) datang menemui SN di Gedung DPR dengan tujuan meminta bantuan agar (SN) dapat meyakinkan Pemerintah memperpanjang kontrak dengan Freeport.

Hasil pertemuan tersebut Kontrak Karya Freeport tidak dapat diperpanjang karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, jika Ketua DPR dapat membantu perpanjangan kontrak Freeport maka ada imbalan, namun sebaliknya jika kontrak Freeport tidak diperpanjang maka akan ada arbitrase internasional terhadap Indonesia di bulan Juli 2015.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang ketua DPR antara Ketua DPR (SN) dengan Dirut Freeport (MS).

Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Ketua DPR menemui Presiden untuk menanyakan sikap Presiden terhadap perpanjangan kontrak Freeport, saat itu Presiden dengan tegas menyampaikan bahwa Freeport tidak dapat diperpanjang karena melanggar Undang-Undang dan kalaupun mau diperpanjang harus diubah dengan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan Papua. Selain itu, seharusnya hal ini tidak perlu dibahas sekarang karena baru akan jatuh tempo 2021, sehingga kalau mau dibahas nanti pada tahun 2019.

Setelah pertemuan dengan Presiden, SN menjadi penasaran dan khawatir. Mengapa Freeport begitu antusias? Selain itu SN juga ingin mengetahui lebih jauh mengenai ancaman arbitrase internasional. Oleh karena itu SN meminta bantuan seorang pengusaha berinisial R yang berkelas internasional untuk ikut dalam pertemuan agar mendengar, memberikan masukan dan menjadi saksi dalam pertemuan tersebut.

Sebelum pertemuan kedua terjadi, SN dan R terlebih dahulu sepakat bahwa Freeport tidak mungkin bisa diperpanjang karena melanggar Undang-Undang dan merugikan Indonesia dan Papua. Perpanjangan Freeport harus dicegah, namun dalam sisi lain tetap harus memperhatikan ancaman arbitrase internasional.

Pertemuan 13 Mei 2015 pukul17:00¹ WIB, sikap dari Freeport tidak berubah malah semakin bersemangat, apalagi ketika dipancing oleh SN seolah-olah ada jalan untuk perpanjang kontrak Freeport, namun pembicaraan tersebut belum juga tuntas dan dilanjutkan dengan pertemuan yang ketiga.

Pertemuan 08 Juni 2015 pukul 16:00 WIB, MS begitu antusias dan bersemangat sementara pihak SN dan R sama sekali tidak tertarik dengan segala iming-iming dari Freeport. Melihat gelagat yang tidak beres dan setelah mengetahui siapa yang ada dibalik semua ini, maka SN dan R mengakhiri pertemuan tersebut dan sebelum pertemuan ini diakhiri, SN membisiki MS dengan kalimat kita orang Indonesia, harus cinta Indonesia, bela kepentingan Indonesia dan tidak hanya berdiri di atas kepentingan Freeport.

SUMBER: WA yang tak mau disebut namanya.

 

Setya Novanto benar-benar merasa terpukul atas langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut dirinya sebagai pencatut nama Presiden dan Wapres terkait proses perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal itu terlihat dari ekspresi Setya Novanto saat diwawancara media begitu tiba di gedung DPR, Selasa (17/11); di hadapan wartawan yang mewancarainya, ia sempat meneteskan air mata.

Menurut Setya Novanto,

“Yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya mencatut nama Presiden. Yang jelas Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Khusus isu PTFI, saya menaruh perhatian karena berkaitan dengan bagi hasil, program CSR yang harus bisa mensejahterakan rakyat, terutama untuk masyarakat Papua. Karenanya, tidak akan pernah menjual nama Presiden dan Wapres apalagi untuk kepentingan pribadi.

Saya juga tidak akan membawa nama yang bersangkutan. Saya harus berhati-hati dan menyampaikan secara jelas apa yang disampaikan Presiden ke saya. Intinya, apa yang menjadi perhatian untuk rakyat dan kepentingan besar menjadi hal yang harus saya sampaikan.

Soal tuduhan pencatutan nama Presiden dan Wapres serta upaya permintaan saham dan proyek itu, silahka bertanya langsung kepada Sudirman Said. Sebab, tidak pernah bertemu khusus dengan Menteri ESDM.

Saya gak pernah ketemu Sudirman Said khusus. Saya persilakan, tentu kalau pertanyaannya MKD, apa yang disampaikan Sudirman Said sah-sah saja. Yang penting substansinya apa. Tentu harus mempelajari. Menghormati karena masalah ini harus disampaikan secara jelas."

Setya Novanto benar-benar merasa terpukul atas langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut dirinya sebagai pencatut nama Presiden dan Wapres terkait proses perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal itu terlihat dari ekspresi Setya Novanto saat diwawancara media begitu tiba di gedung DPR, Selasa (17/11); di hadapan wartawan yang mewancarainya, ia sempat meneteskan air mata.

-----

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Setyo Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR karena mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam transkrip terjadi pembahasan mengenai pembangunan smelter Freeport, saham, hingga proyek listrik. Nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga disebut-sebut dalam transkrip tersebut.

SN = Setya Novanto

MS = diduga Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin

R = belum diketahui.

 

Berikut isi transkrip yang diterima merdeka.com:

Sn: Waktu pak Luhut di Solo...Pal Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah bekerja.

Ms: Coba ditinjau lagi fisibilitiesnya pak. Kalau ngga salah Freeport itu off taker.

R: Saran saya jangan off taker dulu, kalau off taker itu akan.....

Ms: Keterkaitan off taker itu darimana pak?

R:..... (suara tidak jelas)

Ms: Bapak juga nanti baru bisa bangun setelah kita kasih purchasing garanty lho pak. Purchasing garanty-nya dari kita lho pak.

R: PLTA-nya

Ms: Artinya patungan? Artinya investasi patungan 49-51 persen. Investasi patungan off taker kita juga? double dong pak? modalnya dari kita, off takernya dari kita juga.

R: Kalau off taker itu.....

Oke deh Kalau Freeport ngga usah ikut

Ms: Ini yang Pak R pernah sampaikan ke Dharmawangsa itu?

R:....(tidak jelas)

Ms: Oh kalau komitmen, Freeport selalu komitmen. Untuk smelter desember kita akan taruh 700 ribu dollar. Tanpa kepastian lho pak. Karena kalau kita ngga tahu, kita ngga komit. Sorry 700 juta dollar.

Sn: Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo...Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan ke depan, ada tiga....(kurang jelas)

Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua.

Ada keputusan-keputusan lain yang digarap, bermain kita

Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok

Ms: delobies...

Repot kalau meleset komitmen...30 persen. 9,36 yang pegang BUMN

Sn: Kalau ngga salah, Pak Luhut itu bicara dengan Jimbok. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.

R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil kalau ngga ribut.

Sn: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.

Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.

R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif

Ms: Tapi saya yakin Pak Freeport pasti jalan.

Sn: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.

Ms: Terima kasih waktunya pak

R: Jadi follow up gimana? Nanti saya bicara Pak Luhut jadi kapan. Terus Oke lalu kita ketemu. Iya kan?

Sn: Kalau mau cari Pak Luhut harus cepet, kasih tanggung jawab enggak. Gimana sukses, kita cari akal.